Senin, Juli 15, 2024
spot_img

Resto Sari Eco Perlu Ditindak Tegas Pihak Berwajib Tak Gunakan “Tapping Box” Pajak Daerah

KEPRINOW.COM, Batam – Restoran Sari Eco Batam pusat jajanan martabak manis dan telor dengan berbagai varian hingga berita ini diturunkan Rabu (19/06/2024) masih menggunakan transaksi manual yang tidak dilengkapi “tapping box” yang menata tata kelola penerimaan pajak daerah untuk pembangunan kota.

Hal ini sejalan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Pajak Daerah tercantum diatur dalam Perda Nomor 07 Tahun 2007.

Oleh sebab itu pihak berwenang harus melakukan upaya paksa agar menertibkan Resto Sari Eco yang memiliki banyak outlet di Batam itu.Dan menurut info satu gerai Resto beromset Rp5 juta lebih per hari.

Semisal outlet-nya di kawasan Raden Patah, Tiban, Bengkong dan sejumlah titik lainnya.Dengan omset hingga mencapai puluhan juta sehari penjualan sejak sore hingga malam hari.

“Harus diperhitungkan semua pajak terhutang sejak beberapa tahun lalu.Dan menetapkan tagihan kepada usaha Resto Martabak Sari Eco,” ujar salah satu Aktifis LSM Batam kepada Media KepriNow Rabu (19/06/2024).

Lebih jauh kata Aktifis LSM Sosial Ekonomi itu meminta agar aparat terkait dalam hal ini pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam agar memberi sanksi tegas.

Resto Sari Eco itu sudah buka usaha sejak puluhan tahun lalu, bahkan mungkin sejak tahun 1980an di Batam seharusnya patuh dan wajib pajak daerah.Karena harga per piece dan varian Martabak Telor atau Martabak Manis tergolong harga restoran.

“Jadi bukan seharga jualan makanan belasan ribu rupiah atau paket serbu (serba sepuluh ribu Rupiah).Sari Eco itu per satu loyangnya diatas Rp35.000. Bisa dikatakan Sari Eco makanan yang bernilai.Oleh sebab itu harus diterapkan pajak daerah dengan memasang alat “tapping box” untuk mengkontrol benda itu,” kata LSM yang sementara ini tak mau dipublikasikan jatidirinya itu.

Lebih keras kata Aktifis LSM yang peduli masalah Ekonomi Sosial itu minta agar pihak berwenang untuk turun ke lokasi gerai Sari Eco yang di Bengkong, Tiban atau Nagoya dll guna menindak tegas dan menghitung pembukuan sejak beberapa tahun lalu sehingga total “lost potensial” penerimaan dari Penghasilan Asli Daerah (PAD) bisa ditagih paksa, pungkas Aktifis LSM Batam.(Robert)

BACA LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

BERITA POPULER