KEPRINOW.COM, Batam – Anggota DPRD Kepri Ir Wirya Putra Sar Silalahi mengatakan Gubernur Kepri harus berani copot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepri Andi Agung, jika sistem PPDB masih terus berlangsung dengan cara seperti PPDB Tahun 2023 ini.
“Masalah PPDB SMA & SMK di Kepri khususnya di Kota Batam, dari tahun ke tahun tidak berubah, Itu terus masalahnya,” ungkap Bang Wirya sapaan akrabnya kepada wartawan Jumat, (14/07/023).
Masalahnya yakni menumpuknya minat masyarakat (calon siswa) untuk sekolah-sekolah favorit dan sepinya peminat ke sekolah yg tadinya dibangun untuk menampung luberan SMA yang favorit.Tadinya dianggap masalah kurangnya ruang kelas di sekolah baru itu.
Ternyata setelah dibangun ruang kelas baru di sekolah-sekolah tersebut, masyarakat tetap menyerbu sekolah favorit, ujar Bang Wirya lagi.
“Sekarang jelas, masyarakat melihat masih terjadinya ketimpangan mutu dari sekolah favorit dengan sekolah baru, mutunya berbeda bagai langit dan bumi. Di sinilah kegagalan Dinas Pendidikan Provinsi,” papar Bang Wirya yang alumni ITB ini.
Sistem zonasi kata Anggota DPRD Propinsi Kepri yang membidangi Pendidikan ini sudah berlangsung 6 tahun, tetapi tetap saja Disdik Kepri tidak dapat mengatasi masalah ini.
Seharusnya kata Bang Wirya, pihak Disdik Kepri lebih fokus bagaimana membuat mutu sekolah-sekolah baru tersebut meningkat dan bisa sebaik sekolah – sekolah favorit.
Misalnya SMA Negeri 26 Batam bagaimana bisa mutunya sebaik SMA Negeri 3 Batam.
Atau misalnya sekolah SMA Negeri 24 Batam bisa sebaik SMA Negeri 1 Batam.Demikian juga seperti SMA Negeri 25 bisa sebaik SMA Negeri 8 Batam, dan yang lain-lainnya.
Bila ini terjadi yakni mutu sekolah yang rata dan seimbang, maka kami yakin akan sangat mengurangi penumpukan di SMA- SMA favorit tersebut, jelas Bang Wirya.
Atau mungkin kata Bang Wirya lagi yakni ditambah sarana, prasarana, fasilitas, guru yang lebih bermutu lagi.
Akan tetapi tutur Sekretaris Komisi 4 DPRD Kepri itu, bila Disdik Kepri hanya fokus mengkampanyekan masyarakat harus penuh kesadaran untuk ke sekolah-sekolah baru, maka yakinlah tidak akan terjadi perbaikan.Oleh karena itu dari tahun ke tahun akan tetap terjadi persoalan yang sama.
Lebih jauh kata Bang Wirya, perlu langkah konkrit tentunya yakni dengan menambah anggaran dan perhatian dari Disdik Kepri untuk sekolah-sekolah baru tersebut.
Demikian juga dengan SMK Negeri, masih terjadi penumpukan di SMK Negeri 1, SMK Negeri 5, SMK Negeri 7 Batam, dan SMK-SMK yang lainnya.
Bang Wirya yang Penasehat Ikatan Alumni ITB (Institute Teknologi Bandung) Propinsi Kepri itu menyebutkan bahwa sesuai dengan lapangan pekerjaan, seharusnya SMK-SMK yg memang jurusannya banyak lowongan kerjanya, dibuat lebih banyak dari SMK yang jurusannya tidak banyak lowongan kerjanya.
Artinya kata Bang Wirya, bahwa sekolah SMK-SMK yg jurusannya seperti SMKN 1, SMKN 5 dan SMKN 7 diperbanyak sekolahnya.
Semua ini tentunya tergantung kapasitas dan kemampuan Disdik Kepri melihat masalah ini secara objektif dan mengambil langkah yg tepat mengatasinya.
Terakhir tentunya sebut pembina penasehat sejumlah organisasi ini, semua tergantung “goodwill” Gubernur Kepri untuk menyelesaikan masalah ini.
Gubernur tentunya bisa mentargetkan Kadis Pendidikan Kepri untuk bisa mengatasi masalah ini dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 tahun atau 3 tahun.
“Bila tidak ada perbaikan, sebaiknya Gubernur Kepri harus berani mencopot Kadis Pendidikan Kepri,” tegas Anggota DPRD Kepri Ir.Wirya Putra Sar Silalahi kepada media di Batam. (a/Robert)
