KEPRINOW.COM, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ada pihak tertentu yang mencoba menghalangi upaya pemerintah mengembangkan hilirisasi batu bara berkalori rendah menjadi dimethyl ether (DME) untuk menggantikan liquified petroleum gas (LPG).
Menurut dia, agar Indonesia bisa lulus dari predikat negara berpendapatan menengah, maka pemerintah harus mampu menyetop impor kebutuhan dasar, termasuk LPG. Caranya, dengan membangun hilirisasi di dalam negeri.
Dari hitung-hitungan Bahlil, pemerintah harus mengucurkan Rp12,6 triliun untuk subsidi setiap satu juta ton LPG. Sementara subsidi LPG nasional per tahun berkisar antara 5,5 juta ton-6 juta ton. Sehingga, ia menaksir subsidi LPG pemerintah mencapai Rp60 triliun-Rp70 triliun per tahun.
Kendati tak menyebut secara gamblang pihak mana yang ia maksud, namun Bahlil menekankan bahwa Kementerian Investasi tidak akan mundur dari rencana mengembangkan DME sebagai pengganti LPG.
“Negara kita sudah cukup dipermainkan, kita harus bangkit bersama-sama. Saya tahu menyangkut DME ada yang coba-coba halangi, kami tidak pernah segan-segan untuk tetap maju terus,” beber dia pada konferensi pers bulanan, Rabu (1/12).
Bahlil menambahkan bahwa pihaknya sedang getol mencari investor untuk masuk dalam program pengembangan DME Indonesia. Salah satunya, Jerman. Sayangnya, Bahlil tak menjelaskan bila ada investor dari Jerman yang mau masuk dalam hilirisasi tersebut.
“Kepada siapa saja baik oknum pengusaha, oknum pejabat atau oknum di Kementerian BUMN yang tidak setuju dengan pikiran besar transformasi ekonomi ini saya harap untuk minggir karena negara Indonesia harus maju,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pemerintah berencana mengganti konsumsi gas masyarakat dari LPG atau gas minyak cair menjadi Dimethyl Ether (DME). Pasalnya, subsidi LPG selama ini ternyata salah sasaran.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui gelontoran dana subsidi LPG banyak tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat mampu. Berdasarkan data yang dikantonginya, 65 persen subsidi LPG di antaranya dinikmati masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
“Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan, dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi,” ungkap Ma’ruf dalam Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina 2020, Senin (1/2). (cnni)
