KEPRINOW.COM, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia menggelontorkan dana sebesar Rp60 triliun-Rp70 triliun untuk subsidi liquified petroleum gas (LPG) atau gas minyak cair per tahun.
Bahlil mengatakan Indonesia mengimpor LPG sebanyak 5,5 juta ton sampai 6 juta ton per tahun. Harga LPG di pasar dipatok sebesar Rp5.300 per kg, sedangkan harga pasar di dunia sebesar US$850 per ton.
“Harga per ton sekarang di dunia US$850 per ton, rata-rata itu kurang lebih Rp17.300 per kg,” kata Bahlil dalam Economic Outlook 2022, Selasa (23/11).
Pemerintah pun memberikan subsidi atas perbedaan harga lokal dan dunia tersebut untuk meringankan beban masyarakat. Berdasarkan hitungan Bahlil, pemerintah menyalurkan subsidi sebesar Rp12 triliun untuk setiap 1 juta ton LPG per tahun.
“Kalau dikali 5,5 juta ton itu Rp60 triliun-Rp70 triliun uang habis untuk subsidi LPG,” terang Bahlil.
Melihat hal itu, pemerintah memutuskan untuk mendorong hilirisasi batu bara berkalori rendah di Indonesia. Batu bara itu akan digunakan sebagai bahan baku DME.
“Hitungan kami efisiensi besar-besaran karena harga DME tidak sebesar LPG yang US$850 per ton, maksimal US$650-US$700 per ton. Jadi bisa efisiensi Rp20 triliun per tahun dari total impor (LPG),” jelas Bahlil.
Pemerintah berencana mengganti konsumsi masyarakat dari LPG menjadi DME. Hal ini lantaran subsidi LPG salah sasaran selama ini.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui gelontoran dana subsidi LPG banyak tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat mampu. Berdasarkan data yang dikantonginya, 65 persen subsidi LPG di antaranya dinikmati masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
“Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan, dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi,” ungkap Ma’ruf beberapa waktu lalu. (cnni)
