KEPRINOW.COM, Jakarta – Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Endang Sri Melani menjelaskan mengapa peristiwa tewasnya empat orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek disebut sebagai unlawful killing atau pembunuhan di luar proses hukum.
Endang menuturkan, keempat korban meninggal dunia di bawah penguasaan aparat penegak hukum tanpa prosedur.
Selain itu, kata dia, tidak ada upaya dari aparat penegak hukum untuk mencegah peristiwa tersebut.
“Peristiwa itu terjadi tanpa adanya prosedur. Yang kami temukan, pertama, korban meninggal dunia. Kedua, korban tersebut berada dalam penguasaan resmi dari aparat negara. Ketiga, tidak ada upaya untuk meminimalisasi (kejadian tersebut),” kata Endang saat menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/11/2021).
Endang melanjutkan, polisi yang memindahkan keempat korban ke mobil lain pun tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.
Polisi tidak memborgol keempat korban, meskipun ada tanda-tanda perlawanan dari para korban.
“Pada saat anggota polisi membawa empat orang tersebut ke dalam mobil, tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dan juga ancaman terhadap jiwa karena posisi petugas dan korban tidak seimbang,” ucapnya.
Selain itu, Endang mengatakan, polisi ketika berada di dalam mobil bersama keempat korban tidak dapat merespons ekskalasi situasi secara tepat.
Menurutnya, petugas polisi tidak mengantisipasi adanya perubahan situasi.
“Kami sudah sampaikan bahwa terjadi ekskalasi sedang, rendah, ke tinggi. Dalam proses ekskalasi terdapat perubahan situasi. Nah ini tidak diantisipasi, misal dengan meminta bantuan atau peralatan dari kepolisian setempat. Ini jadi pertanyaan kenapa tidak ada upaya lain untuk meminimalisasi (peristiwa),” tuturnya.
Karena itu, Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap dugaan unlawful killing tersebut.
Komnas HAM pun mengeluarkan hasil investigasi dan rekomendasi terkait peristiwa tersebut.
Peristiwa penembakan terhadap empat laskar FPI terjadi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020.
Dua terdakwa dalam perkara ini yaitu Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan yang berasal dari Polda Metro Jaya.
Jaksa penuntut umum mendakwa Yusmin dan Fikri telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal 338 KUHP merupakan pasal tentang pembunuhan, sementara itu Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. (kompas)
