KEPRINOW.COM, Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan, selama pandemi Covid-19 kondisi pendidikan di Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain.
Sehingga perlu dikejar dengan mendukung pembalajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
“Selama pandemi kondisi pendidikan di Indonesia bisa dikatakan tertinggal dibanding dengan negara-negara lain, ini yang harus kita kejar,” ujar Abednego dilaksir dari siaran pers KSP, Selas (4/1/2022).
Dia menuturkan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah dilakukan selama dua tahun memberikan beban psikologis dan merubah pola belajar peserta didik.
Terlebih keterampilan orang tua dalam mendampingi dan mengajar peserta didik tidak semua sesuai dengan standar pendidik.
Atas alasan tersebut, menurut Abetnego, KSP ikut mendorong pemerintah untuk memberlakukan PTM 100 persen dengan pengawasan ketat.
Yakni melalui pemeriksaan surveilans terhadap warga sekolah secara acak dan rutin, kerja sama sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Sehingga nanti jika ditemukan kasus baru bisa segera dimitigasi dan cepat diambil langkah pengendaliannya,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dari hasil monitoring tim KSP di lapangan, kesiapan tersebut ditunjukkan dengan telah memadainya sarana prasarana protokol pesehatan (prokes).
Kemudian, pemahaman warga sekolah tentang Covid-19 disebutnya sudah sangat baik.
“Selain itu capaian vaksinasi warga sekolah saat ini sudah hampir 100 persen,” tambahnya.
Seperti diketahui, berdasarkan aturan terbaru kegiatan belajar mengajar PTM di sekolah boleh melibatkan siswa sebanyak 100 persen mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Dengan keluarnya SKB 4 menteri yang di dalamnya mengatur tentang PTM tersebut, sekolah bisa menyelenggarakan PTM kepada seluruh murid dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.
Namun, kebijakan ini dikritisi sejumlah pihak. Salah satunya, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko yang menilai bahwa keputusan pemerintah ini terlalu terburu-buru.
Sebab, saat ini, jumlah kasus Omicron di Indonesia terus bertambah. Sementara itu, cakupan vaksinasi hingga dosis kedua untuk usia anak sekolah masih rendah.
“(Pemerintah) kurang sabar, itu hanya sekadar menunjukkan ke dunia, tetapi jangan begitu. Sombong tak berdasar, artinya seharusnya proteksinya yang benar,” ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Senin.
Ia mengatakan, sekolah yang menrapkan PTM 100 persen harus bisa menjamin penerapan protokol kesehatan yang disiplin, terutama untuk sekolah dasar.
Sebab, anak usia sekolah dasar belum bisa dijamin mampu menerapkan protokol kesehatan ketat tanpa pengawasan.
“Kemudian untuk anak SMP itu masih tanggung, kalau SMA bisa lah. Jadi menurut saya, seharusnya, hari ini SMA saja, dan itu bila dia sudah vaksin dua dosis, baru kemudian SMP, dan SD,” kata Tri Yunis. (kompas)
