KEPRINOW.COM, Tanjungpinang – Di sela memberikan bantuan kepada Persatuan Pedagang Pasar Bintan Center, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mendengarkan aspirasi sejumlah pedagang pasar di Bintan Center, Rabu (17/3/2021).
Para pedagang menyampaikan keluhan adanya rencana kenaikan harga tarif kios dan lapak pasar yang akan dikelola PT Bintan Bestari.
Rencana tersebut, seiring dengan akan berakhirnya perjanjian kerja sama antara pemko Tanjungpinang dengan PT Sinar Bahagia selaku induk perusahaan dari PT Bintan Bestari pada 2023 mendatang.
Dalam dialognya terlihat pedagang pasar masih merasa keberatan dengan sewa tarif kios dan lapak yang nantinya akan ditetapkan pihak swasta.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Tanjungpinang Rahma meminta aspirasi tertulis para pedagang untuk disampaikan dan didudukan bersama pihak swasta. Sehingga, ditemukan win-win solution antara pedagang dan pihak pengelola pasar.
“Tadi, saya sudah terima aspirasi tertulis dari seluruh pedagang untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemko kepada pihak swasta,” ucapnya.
Rahma mengatakan harapan para pedagang ini, mereka ingin tetap berjualan di lokasi pasar bintan center. Namun, sejalan dengan waktu dan ada perubahan, mereka ingin memastikan bagaimana kelanjutan seluruh pedagang pasar.
Ia pun mengetuk pintu hati pihak swasta sebagai pengambil keputusan, untuk mempertimbangkan kondisi mereka saat ini.
Bagaimanapun, ada pasar tapi tidak ada pedagang tentu tidak bisa berjalan. Begitu juga sebaliknya, ada pedagang, tidak ada pasar tentu tidak maksimal.
“Artinya, dua komponen besar ini harus berkolaborasi, bagaimana saling menguatkan,” ucapnya.
Kita ketahui bersama, lanjut Rahma, 18 tahun lalu, jumlah pedagangnya sedikit, tidak seramai saat ini. Bisa dikatakan mereka adalah pejuang pasar, sehingga pasar di bintan center bisa berkembang dan ramai di kunjungi pembeli.
Terlebih lagi, mereka sudah bisa menjamin pemenuhan komoditas pasar untuk kebutuhan masyarakat. “Atas dasar ini pihak swasta bisa mempertimbangkan secara kemanusiaan dan nilai-nilai ekonomi,” tambah dia.
Pada kesempatan itu, Rahma juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Sinar Bahagia, yang selama ini sudah membantu memfasilitasi seluruh pedagang yang ada di Kota Tanjungpinang.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Hermawan menambahkan beberapa waktu lalu, para pedagang ini datang ke kantor wali kota. Mereka memberitahukan ada keberatan terkait tarif sewa menyewa kios maupun lapak yang diminta PT Sinar Bahagia.
Selama ini, sebagian sewa itu ada yang dikelola BUMD dan ada yang langsung dikelola PT bintan bestari.
“Sampai sekarang kita tidak tahu berapa yang akan di tetapkan pihak swasta. Jadi, kita mencari alternatif, berapa sih yang sanggup di minta oleh pedagang kios dan lapak meja,” ucapnya
Mengenai hal ini, lanjut Hermawan, tadi pedagang sudah serahkan ke wali kota. Nanti, itu yang akan kami ajukan dan komunikasikan ke pihak swasta bahwa ini yang disanggupkan para pedagang.
Tentu, dari pihak swasta ada analisa ekonomi berapa tarif sewa yang akan ditetapkan untuk kios dan lapak.
“Ini kan masa berakhirnya ada yang 2022 dan 2023. Jadi, kita siapkan semua, jangan sampai ketika harga melonjak tinggi dengan kondisi ekonomi sekarang, mereka tidak sanggup. Lalu, mereka akan jualan ke mana?,” kata dia.
Sampai hari ini, pedagang masih membayar sewa yang ditetapkan sebelumnya. Harga sewanya tentu jauh lebih murah dari yang mungkin akan ditetapkan sekarang.
“Nanti, angka yang diajukan pedagang kita ajukan ke pihak swasta. Kemudian, kita kaji kembali sesuai permendag nomor 2 tahun 2019. Peraturan ini perlu di bahas, jangan sampai salah dalam kebijakan,” ungkapnya.
Ketua Persatuan Pedagang Pasar Bintan Center, Ibrahim mengaku sampai saat ini belum ada kesepakatan kontrak sewa antara pihak pedagang dan pengelola. Soal kenaikan kontrak, ia menilai itu wajar wajar saja, tetapi harus sesuai kemampuan pedagang.
“Jadi, sekarang ini masih tahap negosiasi. Sesuai kesepakatan kami bersama. Kalau naik itu, untuk sewa kios Rp5 juta dan lapak meja Rp2 juta per tahun. Ini yang kami sanggup,” harapnya.
Ia berharap pihak pengelola bisa mempertimbangkan kondisi para pedagang. Jika, kenaikan tarif itu terlalu tinggi, tentu sangat memberatkan pedagang di saat kondisi ekonomi saat ini,” ucap dia. (ifp)
